Tertagih 97,4 Persen, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Lanjutkan Kerjasama Dengan KPKNL Bengkulu

Bengkulu –  Kamis pagi (9/2), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu mendapat kunjungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Yosep Aris Daryanto SE, Kepala Bidang Pemasaran Irawan, dan Bidang Kepatuhan Indriana disambut oleh Plh. Kepala KPKNL Bengkulu Tsabit Turmudzi dan Kepala Seksi Piutang Negara Eko Setiyono di ruang kepala KPKNL Bengkulu.

“Maksud kunjungan kerja kami ini terkait dengan kerjasama penagihan piutang iuran macet BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu dan dalam rangka silaturahmi”, kata Aris. Dalam kesempatan tersebut, Aris juga mengucapkan terima kasih atas pengurusan piutang iuran macet BPJS Ketenagakerjaan oleh KPKNL Bengkulu yang hasilnya sangat memuaskan.

Menurut Aris, pengurusan piutang melalui KPKNL Bengkulu dirasa efektif dikarenakan beberapa pengusaha kalau kasusnya sudah ditangani KPKNL Bengkulu maka akan lebih serius untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Aris menyebutkan dari penyerahan pengurusan piutang iuran macet BPJS Ketenagakerjaan kepada KPKNL Bengkulu telah tertagih sebesar 97,4 persen dan dalam waktu dekat BPJS Ketenagakerjaan akan kembali menyerahkan pengurusan piutang iuran macetnya dalam jumlah dan nilai yang lebih besar.

Plh. Kepala KPKNL Bengkulu Tsabit Turmudzi mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh BPJS. “Kami akan berusaha maksimal untuk dapat menyelesaikan piutang BPJS, karena pengurusan piutang negara yang optimal merupakan sasaran strategis KPKNL Bengkulu”, jelas Tsabit.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu mengajukan pertanyaan khususnya terkait penyelesaian piutang iuran macet yang kegiatan usaha debiturnya telah non-aktif dan debitur sudah tidak diketahui keberadaannya. Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Seksi Piutang Negara Eko Setiyono menjelaskan proses pengurusan piutang yang optimal oleh KPKNL Bengkulu mulai dari diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Surat Panggilan, Pernyataan Bersama (PB), Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa, penelitian lapangan dan/atau pemeriksaan.

“Apabila dari hasil penelitian lapangan dan/atau pemeriksaan diketahui debitur tidak diketemukan keberadaannya, maka PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara-red) dapat menerbitkan Surat PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih-red)”, terang Eko. Surat PSBDT tersebut nantinya dapat digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu sebagai bahan untuk mendapatkan rekomendasi penghapusan piutang.

Eko juga menjelaskan mengenai pengenaan biaya administrasi pengurusan piutang Negara dibebankan kepada penanggung hutang sejak tanggal diterbitkannya SP3N. Biaya administrasi sebesar satu (1) persen dikenakan kepada debitor yang melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan dalam jangka waktu maksimal enam (6) bulan sejak diterbitkan SP3N, dan apabila pembayaran dilakukan lebih dari enam (6) bulan sejak diterbitkan SP3N maka dikenakan biaya administrasi sebesar sepuluh (10) persen.

Menutup pertemuan tersebut, KPKNL Bengkulu dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu menyepakati kerjasama pengurusan piutang negara, dimana salah satu hal yang paling penting adalah mencari solusi agar piutang dapat tertagih secara optimal dan berkontribusi untuk keuangan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam waktu dekat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu akan melibatkan KPKNL Bengkulu dalam kegiatan edukasi kepada pegawai BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu guna meningkatkan pemahaman terkait pengurusan piutang Negara. ( Budi Prasetyo / Eko Setiyono / Tsabit Turmudzi / DJKN )

======================================================================================= 

Fhoto - fhoto terkait berita :

Read More

Kontrak Kinerja 2017, Komitmen KPKNL Bengkulu Bersama DJKN Menjadi Revenue Center

Bengkulu –  Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu Tredi Hadiansyah beserta seluruh pejabat Eselon IV dan pelaksana di lingkungan KPKNL Bengkulu melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja dan Lembar Penetapan Manual IKU Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five Tahun 2017 di Aula KPKNL Bengkulu, Selasa (14/02).

Kegiatan penandatanganan Kontrak Kinerja dan Lembar Penetapan Manual IKU ini merupakan perwujudan komitmen para pegawai KPKNL Bengkulu untuk mencapai target kinerja tahun 2017.

Hal tersebut merupakan ikhtisar rencana target kinerja strategis tahun 2017 yang akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, sehingga diharapkan dapat tercapai bahkan lebih baik dibandingkan tahun 2016.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu ke Bengkulu akhir Januari 2017 lalu, KPKNL Bengkulu mendapat apresiasi sebagai KPKNL dengan nilai kinerja tertinggi se-Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu pada tahun 2016.

Kontrak Kinerja berisikan kesanggupan mencapai target kinerja tertentu di tahun anggaran 2017, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target output dan input beserta anggaran. “Semua itu nanti akan jadi dasar evaluasi tahun selanjutnya”, jelas Tredi.

Saat memberikan arahan kepada pegawai, Tredi juga menjelaskan bahwa secara umum Kontrak Kinerja tahun 2017 ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. “Terdapat tiga IKU baru di tahun ini. IKU persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara, IKU persentase penyelesaian mitigasi risiko, dan IKU persentase publikasi objek lelang dengan nilai limit Rp300 juta ke atas. Sebelumnya lima belas IKU, sekarang jadi delapan belas”, jelas Tredi.

Tiga IKU pada Kemenkeu-Three merupakan komitmen nyata KPKNL Bengkulu bersama DJKN menjadi Revenue Center (Pusat Pendapatan) guna lebih berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengelolaan aset yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). IKU persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara bersama IKU lama persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi akan menjadi indikator sasaran program/kegiatan pengelolaan kekayaan negara yang optimal.

IKU persentase penyelesaian mitigasi risiko menjadi IKU baru di tahun ini, dan bersama IKU persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal  akan menjadi indikator kinerja sasaran program/kegiatan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Dan IKU baru yang terakhir, persentase publikasi objek lelang dengan nilai limit Rp300 juta ke atas, sebelumnya di tahun 2016 telah menjadi IKU pada Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five. IKU tersebut bersama IKU persentase implementasi e-auction akan menjadi indikator kinerja sasaran/program kegiatan sistem manajemen informasi yang andal.

Bungsu Teguh Karnadi selaku kepala seksi Kepatuhan Internal juga memberikan penjelasan terkait penandatanganan Kontrak Kinerja dan Lembar Penetapan Manual IKU ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. “Ada tiga tahapan utama pengelolaan kinerja. Perencanaan, monitoring, serta penetapan hasil kinerja dan evaluasi. Salah satu tahapan perencanaan adalah Kontrak Kinerja”, papar Teguh.

Teguh juga menjelaskan secara singkat terkait IKU dalam Kontrak Kinerja, dimana ada IKU Cascading Peta dan ada IKU Non-Cascading yang berasal dari mandatory pemilik Peta Strategi yang tingkatannya lebih tinggi. Teguh mengharapkan bahwa seluruh pegawai harus bekerja dengan maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati, karena IKU setiap pegawai saling berhubungan satu sama lain. “Untuk IKU yang bersifat cascading, maka hasilnya akan dipengaruhi oleh IKU level dibawahnya dan sebaliknya akan mempengaruhi hasil IKU level diatasnya”, terang Teguh.

Sebelum mengakhiri kegiatan penandatanganan Kontrak Kinerja dan Lembar Penetapan Manual IKU Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five Tahun 2017, diadakan pembacaan doa dan foto bersama agar target kinerja organisasi maupun target kinerja pegawai pada tahun 2017 dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan memberikan kontribusi baik bagi APBN maupun bangsa Indonesia. ( Budi Prasetyo / Dany Yohanes / Tsabit Turmudzi )

======================================================================================= 

Fhoto - fhoto terkait berita :

 

 

Read More

Lakukan Internalisasi, Kepala KPKNL Bengkulu Susun Strategi Revaluasi Aset Tetap

Bengkulu –  Senin pagi (6/2), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu Tredi Hadiansyah memimpin kegiatan internalisasi Rencana Penilaian Kembali (Revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) Berupa Aset Tetap Pada Pemerintah Pusat di aula KPKNL Bengkulu.

Tredi menuturkan pentingnya internalisasi revaluasi aset tetap yang rencananya dilaksanakan di triwulan II tahun ini. Menurut Tredi, hal tersebut dirasakan penting untuk diketahui oleh seluruh pegawai KPKNL Bengkulu dikarenakan akan menjadi konsentrasi pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada tahun 2017 dan 2018.

Sebagaimana diketahui tujuan revaluasi aset tetap antara lain untuk memperoleh nilai aset tetap yang update dalam laporan keuangan, untuk meningkatkan leverage BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), untuk membangun database BMN yang lebih baik, dan untuk mengidentifikasi BMN idle. Revaluasi aset BMN berupa aset tetap, rencananya akan mulai dilaksanakan pada triwulan II tahun 2017 guna menyajikan nilai terkini aset negara. Adapun aset tetap yang akan dinilai kembali (obyek revaluasi) antara lain tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu yang memiliki tiga unit kantor pelayanan antara lain KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Metro, dan KPKNL Bengkulu akan membentuk tim guna melaksanakan revaluasi BMN pada 318 satuan kerja (satker) dengan rincian target sebagai berikut: (i) 2.414 bidang tanah; (ii) 7.963 unit gedung dan bangunan; dan (iii) 19.323 titik jalan, irigasi, dan jaringan. Sementara, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Muchtar Fathoni telah membuat data rencana kegiatan revaluasi BMN di lingkungan kerja KPKNL Bengkulu yang terdiri dari 110 satker sebanyak 10.637 Nomor Urut Pendaftaran (NUP).

Tredi menyebutkan bahwa untuk mensukseskan dan mempercepat program pemerintah tersebut, maka seluruh pegawai KPKNL Bengkulu direncanakan akan dilibatkan dalam tim pelaksana revaluasi aset tetap. Sebelumnya, Kepala Seksi PKN dan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian telah berkoordinasi dengan menyusun tiga (3) tim pelaksana revaluasi aset tetap, namun Tredi mengharapkan dapat dibentuk lebih dari tiga (3) tim pelaksana lagi. 

“Tambahan tim ini sebagai bentuk mitigasi risiko apabila terdapat pegawai yang sewaktu-waktu dipanggil diklat atau ada keperluan kedinasan lainnya”, jelas Tredi. Selain itu, Tredi juga menambahkan bahwa revaluasi BMN adalah program nasional pemerintah, sehingga bukan sekedar tugas seksi PKN ataupun seksi Pelayanan Penilaian, melainkan tanggung jawab bersama.

Saat ini, KPKNL Bengkulu memiliki dua belas (12) Penilai Pemerintah yang telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu pada akhir Januari kemarin, dimana enam (6) orang menduduki jabatan struktural dan enam (6) orang sisanya merupakan staf pelaksana. Sesuai ketentuan, setiap tim pelaksana revaluasi BMN terdiri dari tiga (3) orang, dimana minimal terdapat satu (1) orang Penilai Pemerintah dan satu (1) pegawai seksi PKN. Selain itu, KPKNL Bengkulu juga melaksanakan pembentukan tim koordinasi revaluasi BMN sesuai petunjuk Kantor Pusat DJKN yang diambil dari pegawai KPKNL Bengkulu itu sendiri beserta dari satker.

Dasar hukum kegiatan revaluasi BMN tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada pasal 52 PP Nomor 27 tersebut disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah. Menutup kegiatan internalisasi, KPKNL Bengkulu akan menjadwalkan sosialisasi kepada satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang atas teknis pelaksanaan revaluasi BMN berupa aset tetap.

“Para kepala seksi dan pegawai harus berkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bukan sekedar rutinitas semata. Silakan lakukan terobosan yang penting tidak melanggar peraturan agar kegiatan seperti revaluasi BMN bisa terselesaikan lebih cepat, manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat”, ajak Tredi sesaat sebelum kegiatan internalisasi selesai. ( #RevaluasiAset / Budi Prasetyo / Tsabit Turmudzi / DJKN )

Read More

Fun Bike KPKNL Bengkulu: Gowes Bareng Kepala Kanwil Menyusuri Pesisir Pantai

Bengkulu – Jumat pagi merupakan saat yang ditunggu oleh pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu untuk rehat sejenak dari rutinitas pekerjaan.

Jumat (27/1) pagi ini ada yang berbeda dari sebelumnya, kali ini KPKNL Bengkulu gowes bareng Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu Thaufik beserta jajaran pejabat Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, bertajuk “Fun Bike KPKNL Bengkulu".

Rute Fun Bike KPKNL Bengkulu kali ini adalah menyusuri pesisir pantai di bagian barat Provinsi Bengkulu, meliputi kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang, pantai Panjang, pantai Tapak Paderi, dan Benteng Marlborough.

Dalam sambutannya, Thaufik mengatakan bahwa melalui olahraga maka dapat menghilangkan pembatas antara pimpinan dan bawahan. “Bersepeda merupakan olahraga yang murah meriah, karena hampir semua pegawai dapat berpartisipasi”, terang Thaufik.

Kepala KPKNL Bengkulu Tredi Hadiansyah saat membuka acara mengatakan bahwa kedekatan antara pimpinan dan bawahan haruslah didasari pada tataran saling menghormati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga mampu mengarah pada sebuah keberhasilan organisasi.

Selain jajaran pejabat Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, istri beserta dua putra dari Thaufik turut serta dalam rombongan Fun Bike KPKNL Bengkulu tersebut. “Ya, istri dan anak-anak sengaja datang dari Palembang karena ingin ikut gowes menjelajah pesisir pantai Bengkulu”, kata Thaufik yang pernah bertugas di Bengkulu beberapa tahun silam.

Berikut wisata alam di Bengkulu yang disinggahi rombongan Fun Bike KPKNL Bengkulu:

Taman Wisata Alam Pantai Panjang, kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang merupakan cagar alam dibawah Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu. Pada kawasan ini terdapat ekosistem pantai dengan vegetasi flora yang mendominasi hutan cemara pantai dan juga terdapat ketapang, dan waru laut.

Pantai Panjang, pantai ini dinamakan Pantai Panjang karena memiliki garis pantai yang sangat panjang  mencapai 7 km dan lebar pantai (garis pasang dan garis surut) sekitar 500 meter. Hal tersebut dikarenakan di sekitar pantai tidak terdapat karang sehingga pada saat air laut pasang membuat hamparannya menjangkau sangat jauh ke dalam pantai.

Selain itu, banyaknya pohon cemara dan pinus yang tumbuh disekitar pantai ini juga merupakan keunikan tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh pantai-pantai lainnya. Sebab, pada umumnya pepohonan yang tumbuh di sekitar pantai adalah pohon kelapa dan ini malah tidak dijumpai di pantai Panjang.

Pantai Tapak Paderi, konon pantai ini pernah dijadikan sebuah pusat pelabuhan yang pertama di Bengkulu sekaligus menjadi satu-satunya penunjang transportasi laut saat pemerintahan Inggris di Bengkulu. Hal tersebut dapat terlihat dari 100 meter dari pantai ini terdapat benteng Marlborough.

Bila di luar negeri terdapat spot foto bertema gembok cinta yang jumlahnya ribuan dan jadi persinggahan turis dari penjuru dunia, di pantai ini juga terdapat spot foto serupa. Bedanya disini bukanlah gembok cinta, melainkan sandal bekas dan malah dinamakan sandal jondoh. Di pantai ini banyak kreasi nelayan setempat yang dapat kita saksikan, dimana kreasi tersebut berasal dari sampah-sampah yang hanyut di pantai ini.

Benteng Marlborough, sebuah bangunan pertahanan kolonial Inggris yang terletak di pesisir pantai Tapak Paderi Bengkulu. Benteng ini merupakan benteng terbesar yang pernah dibangun Inggris semasa menjajah di Asia Tenggara. Benteng ini menceritakan hubungan bangsa Inggris dan bangsa Melayu Bengkulu. ( #Gowes / Budi Prasetyo / Tsabit Turmudzi / DJKN )

Read More

Pegawai KPKNL Bengkulu Harus Kejar Kualitas Junjung Tinggi Integritas

Bengkulu – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu menerima kunjungan kerja perdana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu ke KPKNL Bengkulu di awal tahun 2017 yang dipimpin langsung oleh Thaufik, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Kamis pagi (26/1). 

Rangkaian kegiatan kunjungan kerja kali ini diantaranya adalah pelantikan Penilai Pemerintah di lingkungan KPKNL Bengkulu sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN.

Seusai melaksanakan pelantikan, Thaufik melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai KPKNL Bengkulu terkait current issue dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakni Revaluasi Aset dan Lelang Internet. Terkait revaluasi aset, Thaufik menjelaskan pengaruh nilai aset negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dimana nilai aset tersebut merupakan nilai wajar yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan akuntabel. “Nilai wajar tersebut akan dijadikan sebagai perbaikan Neraca LKPP sehingga mencerminkan kondisi terkini, mengingat revaluasi aset terakhir dilaksankan pada tahun 2007”, ungkap Thaufik.

Thaufik menambahkan bahwa nilai wajar dapat dijadikan sebagai underlying aset untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau biasa disebut juga Sukuk Negara. Sebagai informasi, SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBSN atau Sukuk Negara dapat dikatakan sebagai instrumen yang zero risk karena dijamin oleh pemerintah. Imbal hasil yang diperoleh nasabah dan dana pokok sukuk pun telah masuk dalam APBN, sehingga kepastian pembayarannya telah terjamin dan pasti. Sejak pengesahan UU SBSN pada 2008, pemerintah telah menerbitkan beberapa jenis sukuk, yaitu seri Islamic Fixed Rate, Sukuk Negara Indonesia (sukuk global), surat perbendaharaan negara syariah, sukuk ritel, sukuk dana haji Indonesia (SDHI) dan sukuk berbasis proyek.

Peranan Penilai Pemerintah dalam membuat nilai wajar aset merupakan sebuah kesempatan untuk lebih mengenalkan tugas dan fungsi DJKN di level nasional maupun internasional, karena permintaan dan estimasi nilai dalam berbagai peluang akan terus meningkat. Membuat estimasi yang akurat dan akuntabel merupakan tantangan bagi Penilai Pemerintah, sehingga Penilai Pemerintah harus menjunjung tinggi integritas dan meningkatkan kompetensi. “Hasil penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, jangan dengan by order, dengan tersedianya nilai wajar maka kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang akan diambil dapat memiliki alasan yang kuat, akurat, dan akuntabel.” tegas Thaufik. 

Semakin beragamnya pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), maka kompetensi Penilai Pemerintah yang setinggi-tingginya menjadi sebuah tuntutan. Penilaian dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN dimaksudkan agar potensi-potensi PNBP dari pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Menurut Thaufik, revaluasi aset BMN rencananya akan mulai dilaksanakan pada triwulan II tahun 2017, untuk menyajikan nilai terkini aset negara. “BMN yang akan dinilai kembali (revaluasi aset-red) antara lain tanah, bangunan, jalan, jaringan, dan jembatan” tambah Thaufik.

E-Auction Corner

Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai lelang internet (e-Auction), thaufik menyampaikan harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tahun 2018 agar zero conventional auction, sementara DJKN telah menghimbau pembentukan e-Auction Corner guna meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa lelang.

Lelang internet (e-Auction) sudah berjalan sejak tahun 2014 dan hasilnya selalu meningkat. Melalui e-Auction  proses lelang dapat lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif. Namun, Thaufik mengingatkan perlu diperhatikan kesiapan infrastrukturnya. “Koneksi internet harus siap, agar dalam proses pelaksanaan lelang tidak terganggu” pungkas Thaufik. Setelah acara pembinaan selesai, Thaufik didampingi Kepala KPKNL Bengkulu beserta seluruh pejabat maupun pegawai langsung menuju ke ruangan e-Auction Corner untuk meresmikan ruangan tersebut.

Try Out Quality Assurance Pejabat Lelang Kelas I dan Sosialisasi Aplikasi SMART

Selain kegiatan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, pada sore harinya dilaksanakan Try Out Quality Assurance Pejabat Lelang yang dipandu langsung oleh Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Hartono. “Try Out terdiri dari 100 (seratus) soal. Materi yang diujikan antara lain peraturan lelang, risalah lelang, administrasi lelang, dan pengetahuan lelang”, ujar Hartono.

Menutup kegiatan, Kepala Subbagian Kepegawaian Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Budi Prayitno memberikan sosialisasi sekaligus tutorial aplikasi Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMART) kepada pegawai KPKNL Bengkulu. Pegawai KPKNL Bengkulu diberikan penjelasan dan tutorial modul personal, modul Area Pelayanan Terpadu (APT) dan modul persuratan. (#PembinaanPegawai / Budi Prasetyo / Tsabit Turmudzi / DJKN)

Read More

Batik Besurek Warnai Pelantikan Penilai Pemerintah KPKNL Bengkulu

Bengkulu - Kamis (26/1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu Thaufik melantik dan mengambil sumpah dua belas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu menjadi Penilai Pemerintah.

Acara yang dilaksanakan di aula KPKNL Bengkulu tersebut disaksikan oleh Kepala KPKNL Bengkulu Tredi Hadiansyah dan Kepala Bagian Umum Reni Ariyanti dengan membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pelantikan.

Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Thaufik dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah Penilai Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN dan dalam rangka pengembangan profesionalisme PNS dalam melaksanakan tugas di bidang penilaian properti  dan bisnis pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Adapun kedua belas orang yang dilantik dan diambil sumpah di bawah kitab suci Al-Quran tersebut terdiri dari enam orang Pejabat Eselon IV yaitu Yudha Novriyan Hidayat, Eko Setiyono, Imam Widodo, Tsabit Turmudzi, Muh. Fauzan Rifai dan Bungsu Teguh Karnadi serta enam orang pelaksana yaitu Juraidah Hanum, Nunung Mualifah, Daryanto, Eko HS, Yudi Eprianto, dan Dany Yohanes.

Dalam acara pelantikan pejabat fungsional Penilai Pemerintah ini, Kepala KPKNL Bengkulu mengajak para punggawanya mengenakan batik besurek, dengan harapan agar seluruh pegawai merasa memiliki Bengkulu, mencintai, menghargai dan melestarikan budaya Bengkulu.

Batik Besurek adalah batik khas Bengkulu yang bermotif kaligrafi Arab. Pada umumnya batik ini berciri khas kaligrafi dengan kombinasi bunga rafflesia sebagai motifnya yang merupakan simbol khas Bengkulu. 

“Pegawai KPKNL Bengkulu berasal dari domisili yang berbeda, namun ketika di Bengkulu kita harus menjunjung tinggi adat dan budaya Bengkulu, tujuannya hanya satu pegawai KPKNL Bengkulu harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Bengkulu dengan sebaik-baiknya, termasuk pegawai yang baru saja dilantik menjadi Penilai Pemerintah” harap Tredi.

Tredi juga menambahkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah bukan sekedar acara seremonial, melainkan bentuk rasa syukur. Semua yang dikerjakan karena Allah, bukan untuk keuntungan pribadi.

Setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu beserta Kepala KPKNL bengkulu mengadakan press conference dengan awak media cetak dan televisi yang meliput acara pelantikan ini dengan mengutip arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  (Menkeu SMI) agar DJKN meningkatkan perannya sebagai asset manager, melakukan revaluasi aset tetap dan segera memasukkan perhitungan Sumber Daya Alam ke dalam neraca aset negara.

Disampaikan juga ke awak media arahan dari Direktur Jenderal Kekayaan negara Sonny Loho agar DJKN fokus dalam pengelolaan aset dengan prinsip 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) guna mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel dimana pengelolaan aset negara yang optimal dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebagai bentuk rasa syukur, sebelum acara diakhiri dilakukan doa bersama dan ramah tamah.

( #PenilaiPemerintah / Budi Prasetyo / Tsabit Turmudzi / DJKN)

Read More

Dihadiri Media, Kepala Kanwil Resmikan e-Auction Corner KPKNL Bengkulu

Bengkulu – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu Thaufik didampingi Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu Tredi Hadiansyah beserta jajaran pejabat di lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu meresmikan ruangan e-Auction Corner yang berada di salah satu sudut (corner) gedung KPKNL Bengkulu, Kamis 26 Januari 2017. Acara ini juga diliput oleh media cetak dan televisi.

Tredi Hadiansyah saat pembukaan acara mengatakan lelang internet (e-Auction) ini sudah berjalan sejak tahun 2014 dan dari tahun ke tahun hasilnya selalu meningkat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Melalui Internet, yang mulai berlaku 1 Juli 2016 merupakan payung hukum lelang internet (e-Auction) dan sebagai langkah awal untuk mewujudkan lelang yang semakin transparan, akuntabel, dan kompetitif.

“Perkembangan lelang internet (e-Auction-red) cukup menggembirakan. Dari hasil lelang signifikan dalam mendongkrak PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak-red)”, terang Tredi. Selain itu, Tredi menyatakan  e-Auction Corner adalah ruangan khusus yang representatif untuk pelaksanaan lelang internet sebagai komitmen DJKN c.q. KPKNL Bengkulu dalam meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder, khususnya di Provinsi Bengkulu. “Kalau ada pemohon lelang, peserta lelang, sudah tersedia ruangan khusus. Media pun juga silahkan sebagai kontrol sosial”, jelas Tredi di hadapan media dan para hadirin.

Puncak peresmian  ruangan yang berukuran kurang lebih tiga (3) meter tersebut, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Kanwil DJKN Lampung Bengkulu. “Dengan mengucapkan bismillah maka ruangan e-auction corner KPKNL Bengkulu pada pagi hari ini kami nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah memberikan kelancaran”, ucap Thaufik, sambil diikuti tepuk tangan hadirin.

Thaufik mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang telah hadir. Di hadapan hadirin, Thaufik menjelaskan bahwa e-Auction merupakan program unggulan dari DJKN yang akan ditampilkan ke depan. “Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati-red) mengharapkan tahun 2018 zero conventional auction.

Jadi kita menggunakan internet sebagai bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi untuk transparansi/akuntabel dan terbuka bagi umum guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”, terang Thaufik. Thaufik juga menambahkan bahwa peresmian e-Auction Corner ini sekaligus menindaklanjuti  Surat Direktur Lelang Nomor: S-2047/KN.7/2016 tanggal 30 September 2016 hal himbauan pembentukan e-Auction Corner pada KPKNL.

Dalam peresmian e-Auction Corner KPKNL Bengkulu tersebut, Thaufik juga mengenalkan aplikasi e-Auction di www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Sempat terkendala jaringan internet, acara peresmian tersebut berlangsung cukup menarik.

Didampingi Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Bengkulu, Thaufik mencoba memperkenalkan menu-menu yang terdapat pada e-Auction kepada hadirin termasuk rekan media. Thaufik cukup mengapresiasi rekan media yang antusias bertanya terkait aplikasi e-Auction. Thaufik menyatakan  e-Auction Corner KPKNL Bengkulu akan terus disempurnakan dan juga akan dilakukan edukasi kepada stakeholder.

Sebagai informasi, fasilitas sarana dan prasarana e-Auction Corner KPKNL Bengkulu antara lain layar LCD, meja dan kursi untuk Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, dan saksi atau calon pembeli, dan juga seperangkat komputer diperuntukkan Pejabat Lelang. ( #eAuction / Budi Prasetyo / Imam Widodo / Tsabit Turmudzi / DJKN)

Read More